Dari Illegal Logging Hingga Perburuan Satwa

 


KEL dengan luas 2,25 juta hektare di wilayah Aceh dan 385 hektare lagi masuk wilayah Sumatera Utara terus mengalami penyusutan sepanjang tahun akibat penjarahan dalam bentuk pembalakan liar, aktivitas penambangan, pembukaan lahan untuk perkebunan, hingga perburuan satwa.

Satwa yang paling banyak diburu di kawasan ini antara lain harimau sumatera untuk diambil kulitnya, gajah untuk diambil gadingnya, dan badak diambil culanya. “Harga satu gading gajah di pasar gelap bisa mencapai Rp 150 miliar. Untuk cula badak badak bisa lebih mahal lagi. Peminatnya paling banyak dari India, Cina, dan Eropa,” kata Abdul, seorang mantan kombatan yang kini banyak menerima order memburu satwa langka melalui sambungan telepon yang difasilitasi oleh narasumber Serambi, Sabtu (10/2).

Menurutnya, perburuan satwa di hutan Leuser, kini menjadi bisnis baru bagi para mantan kombatan GAM dan oknum TNI. Karena tak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan ini. Hanya mereka yang memiliki pengalaman dan skill bertahan hidup di belantara hutan yang mampu melakukannya. “Khusus gading gajah dan cula badak yang didapat, biasanya diselundupkan ke Thailand melalui jalur laut. Meski pimpinan agen penampungnya sudah ditangkap baru-baru ini. Namun anggota jaringannya di Thailand dan Indonesia masih bekerja,” ungkapnya.

Data dihimpun FKL dan HAkA sepanjang 2017, terdapat 729 kasus perburuan. Hewan yang diburu antara lain gajah, badak sumatera, harimau sumatera, trenggiling, burung rangkong, landak, rusa, kijang, hingga beruang. Padahal, beberapa dari hewan yang diburu itu (gajah, harimau, badak, orangutan, beruang madu) merupakan satwa kunci yang berperan penting dalam menjaga rantai makanan dan penyebaran pepohonan di rimba Leuser.

Namun, penjarahan yang paling banyak terjadi karena tak perlu skill khusus dan kecerdasan otak untuk melakukannya, adalah illegal logging. Kejahatan kehutanan ini hanya membutuhkan chainsaw, beking, dan uang suap secukupnya.

Tak dipungkiri, hutan Leuser dipenuhi oleh pepohonan besar berkualitas tinggi seperti jenis seumantok, meranti merah, merbau, albasia (sengon), cendana, ulin, trembesi, damar minyak, pinus dan ratusan jenis lainnya yang dapat dijadikan bahan baku kayu untuk dijadikan material konstruksi. Hasil hutan ini juga yang paling banyak dijarah dari hutan lindung KEL. Pelakunya, mulai dari masyarakat biasa, para mantan kombatan, oknum aparat, hingga keluarga pejabat negara.

Forum Konservasi Leuser (FKL) bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HakA) yang melakukan monitoring lapangan di 12 kabupaten/kota di Aceh yang masuk KEL, mencatat total kerusakan hutan KEL periode tahun 2017 mencapai 6.648 hektare. Tahun sebelumnya bahkan lebih luas lagi, yakni 10.351 hektare di tahun 2016, dan di tahun 2015 malah mencapai 13.700 hektare.

Menurut data FKL dan HAkA, laju kerusakan hutan (deforestasi) dalam KEL pada tahun 2017, paling tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Selatan (1.847 ha) disusul Aceh Timur (1.222 ha), dan Nagan Raya (946 ha).

Deforestasi itu antara lain disebabkan aktivitas illegal logging yang tercatat di tahun 2017 mencapai 1.528 kasus dengan volume sekitar 7.421,3 meter kubik kayu. “Angka aktivitas ilegal tersebut meningkat dari tahun 2016, di mana hanya 1.534 kasus pembalakan liar dengan volume 3.665 meter kubik kayu pada tahun tersebut,” kata Ibnu Hasyim, Database Manager FKL, Senin (15/1) lalu.

Aceh Tamiang pun tercatat sebagai kabupaten dengan aktivitas perambahan terluas di hutan KEL tahun 2017, yaitu mencapai 1.347 hektare. “Jumlah kasus perambahan di dalam KEL paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu mencapai 414 kasus,” ungkap Ibnu.

Meski Pemerintah Aceh memberlakukan jeda tebang (moratorium logging) sejak 10 tahun lalu, namun aktivitas pembalakan tak pernah surut. Bahkan makin liar, karena lemahnya pengawasan dan banyaknya keterlibatan ‘orang kuat’ di balik bisnis ini. Dan faktanya, Aceh pun tak pernah kekurangan kayu untuk bahan konstruksi, meski di tahun 2005-2008 terjadi pembangunan besar-besaran (rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami). Tapi kebutuhan material kayu selalu terpenuhi, bahkan melimpah di panglong-panglong yang ada di seluruh Aceh.

Pengambilan hasil hutan berupa kayu, sebenarnya sudah diatur dengan cukup ketat. Untuk kayu yang ditebang di kawasan hutan produksi, harus memiliki dokumen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam (HPH), dan HPHTI untuk kayu dari hutan tanaman industri. Sedangkan untuk kayu dari kebun warga, harus memiliki izin pemanfaatan kayu tanah milik (PKTM). Sementara, untuk pengangkutan kayu lintasdaerah (kabupaten/kota), juga harus menyertakan surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang hanya boleh diterbitkan oleh kepala desa (keuchik) yang telah dilatih cara mengidentifikasi kayu dan teregistrasi di Dinas LHK setempat.

Tapi, regulasi yang berlapis itu masih belum mampu mengendalikan bisnis haram kayu ilegal di Aceh. Karena memang pelakunya tak peduli dengan segala aturan tersebut. Sementara, tindakan hukum yang dilakukan selama ini hanya mampu menangkap pelaku kelas bawah (pekerja). Sedangkan para pemodalnya tetap sulit dibekuk. Bahkan barang bukti kayu yang disita pun kerap hilang saat malam. Karena intervensi dan kekuatan uang yang sulit ditolak.

 

 

SUMBER : Tribun Aceh