Kapan Indonesia Terbebas Dari Sampah?

No comment 11 views

 


Ancaman kerusakan ekosistem dunia akibat sampah, semakin mendapat perhatian dari masyarakat umum yang ada di Indonesia. Upaya tersebut selaras dengan misi Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar melakukan gerakan Indonesia terbebas dari sampah. Kampanye tersebut, termasuk produksi sampah plastik yang ada di laut.

Di antara pihak yang terpanggil untuk melakukan gerak membebaskan Indonesia dari sampah, adalah kelompok swadaya Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Sekumpulan anak muda yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap permasalahan sampah yang ada di seluruh Negeri itu, mendeklarasikan diri untuk membantu Pemerintah mewujudkan target Indonesia bebas sampah pada 2025.

Tetapi banyak tantangan mencapai target bebas sampah karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk. Kondisi tersebut, mengakibatkan banyak sekali masalah yang muncul dan tidak terselesaikan.

“Produksi sampah ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Sementara, di saat yang sama, sampah yang sudah dihasilkan tidak semuanya bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA),” kata Koordinator Indonesia Bergerak Bebas Sampah Syir Asih Amanati di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

 

Kondisi salah satu bagian Sungai Citarum di Jawa Barat yang penuh dengan sampah. Foto : Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

 

Tak hanya itu, karakter masyarakat Indonesia belum terbiasa mengolah sampah yang ada di rumah tangga. Akibatnya, produksi sampah harian hanya sebagian kecil yang terkumpul dan dikirim ke TPA, sebagian lagi tersebar di berbagai tempat.

Kebiasaan yang seharusnya dimulai dari rumah itu, menurut Syir, mengakibatkan pengolahan sampah mengalami kesulitan saat semua sampah sudah berada di TPA. Meskipun, di Indonesia sudah ada beberapa TPA yang memiliki teknologi bagus untuk mengolah sampah.

“Kita masih ingat, bagaimana tragedi (TPA) Leuwigajah yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Tragedi pada 2005 itu, menjadi tragedi terburuk di Indonesia dan terburuk kedua di dunia setelah tragedi serupa di Filipina. Semua itu, bermula karena sampah,” jelas dia.

Syir mengungkapkan, permasalahan sampah tidak terbatas di perkotaan. Di kawasan pesisir dan juga pedalaman, sampah selalu menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu perlu solusi bersama agar tidak terjadi tragedi TPA Leuwigajah.

Atas keprihatinan tersebut, Syir bersama beberapa teman berinisiatif membentuk Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Kelompok yang didominasi anak muda itu, berdiri sejak 2015 dan memulainya dengan berkampanye di lokasi Car Free Day (CFD) di Jakarta.

“Saat itu, yang terpikir oleh kita adalah bagaimana untuk bergerak bersama membebaskan Indonesia dari sampah. Selama ini, banyak sekali orang yang memiliki keprihatinan yang sama dan ingin melakukan kampanye bebas sampah, selalu kesulitan karena tidak tahu harus bagaimana. Melalui kelompok ini, diharapkan kesulitan itu bisa dipecahkan bersama,” tutur dia.

 

Sepeda motor melintasi sampah yang berserakan di Jalan Gasibu, Kota Bandung, Jabar, beberapa waktu lalu. Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan dalam sehari bisa nyampah 0.5-0.8 kilogram per hari. Foto : Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

 

Setelah kampanye di CFD Jakarta, respon luar biasa datang dari seluruh Indonesia dengan bertambahnya kolaborator dari berbagai kota. Jika di awal berdiri jumlah kolaborator hanya 61 dengan 20 titik yang tersebar di sejumlah kota, pada 2017, jumlah kota sudah lebih dari 200 dengan kolaborator lebih dari 1.000 orang.

“Kampanye yang dilakukan di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada sampah yang ada di darat saja. Sampah yang ada di laut, juga menjadi fokus kampanye oleh teman-teman semua,” tegas Syir.

 

Perangkat Hukum

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Greeneration Foundation Vanessa Letizia mengatakan Gerakan Indonesia Bebas Sampah melibatkan banyak kalangan, termasuk kelompok dan perseorangan dari seluruh Indonesia.

Vanessa menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dengan salah satu caranya membangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik dan non organic.

“Tapi, tanggung jawab saja tidak cukup. Indonesia memerlukan perangkat hukum yang bisa mengikat siapa saja terhadap sampah. Jika ada perangkat hukum, masyarakat dan siapapun akan bisa dikenakan sanksi pidana,” ucapnya.

 

Lautan sampah. Kredit: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

 

Peraturan sampah sudah diterapkan di sejumlah negara yang mengklaim negerinya sudah bebas sampah, seperti di Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan negara maju lainnya di dunia.

Kebutuhan perangkat hokum di Indonesia, juga diamini oleh Syir. Menurutnya, untuk memuluskan kerja keras Pemerintah dan juga para relawan di seluruh Indonesia, perangkat hukum yang mengatur tentang sampah sebaiknya segera dibuat. Kehadiran perangkat hukum, diyakini dia bisa mempercepat proses membersihkan sampah di seluruh Negeri.

 

Sampah Laut

Berkaitan dengan produksi sampah Indonesia yang terus meningkat, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, Pemda bertanggung jawab penuh untuk mengelola sampah karena terkait pemberlakuan otonomi daerah.

“Tetapi, yang menjadi persoalan adalah, Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah USD15 per orang per tahun,” ucapnya.

Sedang pengelolaan sampah di laut, Indonesia mendapatkan dana perwalian kemaritiman yang dikelola oleh Bank Dunia. Dana tersebut berasal dari dana hibah dari Norwegia dan Denmark sebesar masing-masing USD1,4 juta dan USD875 ribu. Dana tersebut, menunjukkan bahwa ada dukungan dari dunia internasional terhadap Indonesia.

“Bekerjasama dengan pemerintah daerah kita akan memanfaatkan dana hibah itu untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat, membantu memperkuat jaringan antar bank sampah,” jelas dia.

 

Peselancar Indonesia Dede Suryana menembus gulungan ombak yang dipenuhi sampah di sebuah kawasan terpencil yang jauh dari pemukiman di pulau Jawa. – Photograph: Zak Noyle

 

Sedangkan World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves mengatakan upaya bersama lintas institusi dan lembaga, khususnya yang berada di daerah aliran sungai, sangatlah penting dan dibutuhkan. Pendekatan tersebut, menunjukkan bahwa ada permasalah yang harus diselesaikan secara bersama, seperti pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan sampai kawasan pesisir.

“Itu penting, karena kerja sama antar instansi akan bisa mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air yang terhubung lainnya. Berdasarkan hasil studi kami, sekitar 80 persen kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Diperkirakan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas rata-rata 1 kilogram sampah plastik per tahun,” jelas dia.

Sementara, Duta Besar Norwegia Vegard Kalee menyebutkan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat penting, karena kedua kawasan tersebut berperan penting dalam perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Kedua kawasan tersebut, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia.

“Polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. Sebuah hasil studi bahkan menyatakan bahwa apabila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia,” terang dia.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini memproduksi 64 juta ton sampah per tahun, termasuk 3.2 juta ton sampah plastik yang 1.3 juta ton di antaranya berakhir di laut. Berbagai hasil studi bahkan menemukan bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina.

 

Komunitas Gimbal Alas dan sampah yang mereka kumpulkan sepanjang perjalanan menuju Puncak Gunung Rinjani. Foto : Komunitas Gimbal Alas/Mongabay Indonesia

 

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas.

Pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen bahwa pada 2025, Indonesia akan mengurangi sampah hingga 30 persen dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen.

Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan berbagai inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik. Dua terakhir dari inisiatif ini dipimpin oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

 

SUMBER : MONGABAY.CO.ID