Pengembangan Panas Bumi Masih Dibutuhkan

No comment 216 views

Jakarta – Panas bumi (geothermal) di Indonesia masih sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utuk pembangkit listrik. Mengingat potensinya masih sangat besar, pemerintah diminta menbantunya melalui kebijakannya lebih probisnis.

“Kita pahami bersama bahwa harga energi baru dan terbarukan masih lebih mahal dibandingkan dengan batubara, tapi jangan lupa bahwa UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Pasal 6 ayat (2) telah mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energy terbarukan,” kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan di Jakarta, Rabu (9/11).

Menurut Mamit, berbagai tantangan klasik yang dialami sehubungan dengan pengembangan panas bumi, bahwa pengembangannya tetap belum dapat diselesaikan melalui UU No. 27 Tahun 2003, karena harus berhadapan dengan kenyataan bahwa berdasarkan ragulasi di bidang kehutanan dan konservasi, pertambangan tidak dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi.

“Memang pada faktanya potensi panas bumi cukup banyak yang berada pada kawasan hutan konservasi. Pada rezim UU ini, investor yang memenuhi kualifikasi dan mampu untuk mengajukan penawaran harga jual listrik (untuk dibeli oleh PLN) yang paling rendah yang akan diberi IUP oleh Pemerintah,” katanya.

Sampai dengan saat ini, belum ada satupun pemegang IUP produk UU No. 27 Tahun 2003 yang mampu masuk pada fase pembangkitan listrik (atau dikenal dengan Commercial Operation Date / COD).

Sementara Pertamina melalui Pertamina Geothermal Energi (PHE) mampu untuk menyelesaikan COD sejak terbitnya UU No. 27 Tahun 2003, diantaranya PLTP Kamojang Unit IV (60 MW) dan Kamojang Unit V (35 MW), PLTP Lahendong Unit IV (20 MW) dan Lahendong Unit V (20 MW), serta PLTP Ulubelu Unit I, Unit II dan Unit III (3 x 55 MW). PGE telah mentargetkan di tahun 2025 kapasitas terpasang PGE akan menjadi 2,3 GW.

Padahal, tahapan pengembangan panas bumi untuk mencapai tahap COD memerlukan 5 sampai dengan 7 tahun.

Tentu kita harus paham karakteristik pengembangan panas bumi, agak beda dengan minyak bumi, bila di minyak begitu menemukan minyak disalah satu sumur langsung dapat ditimba maka kalau di panas bumi tidak bisa demikian, uap panas bumi tidak bisa langsung “ditimba” tapi perlu “disimpan” dulu uap panas bumi di sumur tersebut sambil melakukan pengeboran sumur berikutnya sehingga uap panas buminya cukup sesuai dengan kebutuhannya untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik.

Selain sumur, dalam pengembangan panas bumi juga perlu dilakukan pembangunan sarana lapangan uap berupa pemipaan dan pembangunan pembangkit yang rata-rata membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, dan tentunya ini baru dapat dilaksanakan bila pengobaran sumur dalam rangka mencari kebutuhan uap panas bumi sudah selesai dilaksanakan.

Dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 27 Tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut Pemerintah membuat berbagai macam terobosan diantaranya dengan mengingat bahwa kegiatan pengusahaan panas bumi lebih pada melakukan ekstraksi fluida sehingga tidak masuk dalam kategori pertambangan maka Pemerintah melakukan pendefinisian ulang atas pengusahaan panas bumi yang sebelumnya menggunakan istilah Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi / IUP menjadi Izin Panas Bumi / IPB. Selain itu, berdasarkan UU tersebut pengusahaan panas bumi saat ini dibolehkan untuk dilakukan di kawasan hutan konservasi.

Dalam UU tersebut, Pemerintah juga melakukan perubahan dalam konsep pelelangan Wilayah Kerjanya, dimana kompetisi pelelangannya bukan lagi menggunakan paramater harga terendah tetapi lebih pada kompetisi program kerja dan komitmen eksplorasi. Dan yang paling menarik adalah saat ini Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan penugasan eksplorasi dan eksploitasi kepada Badan Usaha Milik Negara, tanpa lelang.

 

SUMBER : Beritasatu.com