Sulitnya Lokasi Pelepasliaran Orangutan…

Kondisi orangutan bernama Cantik berjenis kelamin betina berusia 3 tahun saat mendapat penanganan di IAR Ketapang

Kondisi orangutan bernama Cantik berjenis kelamin betina berusia 3 tahun saat mendapat penanganan di IAR Ketapang

KOMPAS.com – Hutan ideal untuk tempat orangutan dilepas liar semakin sempit. Kondisi ini seiring bertambahnya orangutan yang terus berhasil diselamatkan.

Deputi Direktur PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia Aldrianto Priadjati mengungkapkan, pihaknya tengah mengupayakan kawasan baru untuk mengantisipasi semakin sempitnya hutan tempat pelepasliaran itu.

“Kami masih terus mencari areal untuk pelepasliaran, bukan lahan untuk investasi,” kata Aldrin, sapaannya, Rabu (28/9/2016).

Orangutan, hampir seluruhnya usia bayi dan balita, terus diselamatkan dari waktu ke waktu. Mereka kemudian menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liar kembali.

Borneo Orangutan Survival Foundation Samboja Lestari di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, merupakan salah satu pusat rehabilitasi untuk Kalimantan Timur.

RHOI mencatat orangutan di BOSF Samboja Lestari “mendidik” lebih dari 200 orangutan dan kini belum dilepasliarkan.

Orangutan “lulusan” Samboja Lestari ini sejatinya bakal menempati Hutan Kehje Sewen seluas 86.450 hektar di Kutai Timur, hutan primer yang disediakan sebagai rumah baru mereka. Hutan ini memiliki kapasitas maksimal 150 orangutan. Kini, sudah 45 yang dilepas liar ke Kehje Sewen.

“Kalau maksimal 150 orangutan, maka masih 105 lagi yang akan dilepas liar berikutnya,” kata Aldrian.

Sekitar 100 orangutan lagi yang harus menunggu kawasan baru. Sementara itu, orangutan tetap akan terus bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya konflik manusia dengan orangutan akibat pembukaan lahan besar-besaran.

Aldrin mengatakan, tidak ada cara lagi kecuali menambah luas wilayah pelepasliaran. Tidak mungkin mengandalkan Kehje Sewen semata, sedangkan beberapa hutan lindung dan konservasi sudah terbukti tidak memberi jaminan keamanan.

“Taman Nasional Kutai saja masih sering ditemukan orangutan yang keluar-keluar (ditemukan di permukiman sekitar TNK),” kata Aldrin.

Sementara itu, pemerintah dirasa belum serius ikut dalam pelestarian orangutan. Ini terlihat dari tata kelola wilayah dan pemetaan lahan yang masih tumpang tindih. Belum lagi pemerintah dan pengusaha pemegang izin perkebunan tidak sinergi dalam mengemas konsep konservasi. Belum ada jalan keluar yang benar-benar menjanjikan.

“Pemerintah mestinya duduk bersama,” kata Aldrin.

Sulit memperoleh kawasan tepat, RHOI pun kini tengah melakukan pendekatan ke pemerintah untuk bisa mendapat wilayah tambahan di sebelah Kehje Sewen sekarang.

“Luasnya 50.000 hektar, sebelah Kehje Sewen. Wilayah tak bertuan. Kami tengah upayakan ke pemerintah agar wilayah itu bisa jadi tahap kedua,” kata Aldrin.

RHOI adalah sebuah organisasi independen bentukan Yayasan BOS pada tahun 2009. Mereka bekerja untuk menyediakan tempat yang aman dan permanen bagi orangutan Kalimantan liar atau semi-liar, bukan sembarang hutan. Orangutan dilepas liar harus berdasar subspesies dan lokasi. Artinya, orangutan Kaltim tidak bisa dilepaskan ke Kalimantan Tengah atau hutan lain di luar Kalimantan Timur.

Begitu pula dengan orangutan Kalteng tidak bisa dilepaskan ke Kalimantan Barat. Selain itu, rumah baru bagi mereka adalah daerah tanpa atau dengan populasi rendah orangutan liar, berada di dataran rendah kurang dari 900 meter dpl, tidak dalam bahaya ancaman konversi, jauh dari permukiman warga, dan terutama adalah ketersediaan pakan.

Sayangnya, kata Aldrin, sulit didapati hutan ideal itu akibat konversi lahan dan degradasi hutan. Hutan yang layak untuk orangutan dan yang tersisa di Indonesia sulit didapatkan.

 

SUMBER : KOMPAS