Pemerintah Abaikan Leuser, Nyawa Rakyat Aceh Terancam

Pristine rainforest in Indonesia is being felled, burned, drained and cleared into palm oil plantations at a shocking pace. The critically endangered Sumatran orangutan is losing habitat fast. The three remaining coastal peat swamp forests of Aceh province - Tripa, Kluet and Singkil - are among the most precious natural habitats in the world. Home to 30 per cent of the world's last remaining great apes, these forests have the highest concentration of Sumatran orangutans anywhere. They also form vital corridors linking the Indian Ocean with the dryland rainforests of the Leuser ecosystem and the Gunung Leuser National Park. A critical carbon storehouse for the planet, Tripa has already been 70 per cent cleared for palm-oil plantations. Irrigation canals are depriving the forest of the very life that supports it, as the water table drops. Local communities are suffering too, as vital wells dry up. Tragically, more than 80 per cent of Tripa's original orangutan population has been decimated by forest hunting, poaching, human-wildlife conflict, illegal logging, and fires as a direct result of opening up large tracts of forest.

Perambahan hutan di Nagan Raya, di sekitar PT Perkebunan Nusantara 1 Lamie Palm Oil Area. Foto: Dok. HAkA

Bahaya laten menanti lima juta penduduk Aceh jika pemerintah tetap menghapus nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dari kawasan strategis nasional dalam Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh.

Oleh Makmur Dimila

“Kakek pernah bilang sama saya, hutan, air, ini harus dijaga, dia bilang,” ujar Abu Kari (60), dari dalam rumah kayunya di pedalaman Gayo Lues. “Sekarang, hutan banyak sudah botak.”

Hutan Aceh selama ini banyak gundul karena menurut tetua yang sering disapa Aman Jarum dan Pendekar Leuser itu, manusia tak paham lagi tata ruang yang nenek moyang dulu terapkan untuk menyelamatkan hutan.

Abu Kari tegaskan saat ini memang hutan dan air tak terasa sebagai suatu kebutuhan utama. “Yang perlu hutan itu, yang perlu air itu, orangnya belum lahir.” Pria berkumis tebal itu menumpahkan emosinya, terlihat dalam video dokumenter yang dirilis Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), 18 Januari 2016.

Kekecewaan Abu Kari dilandasi oleh terancamnya kelestarian Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) akibat dihilangkannya kawasan seluas 2,6 juta hektare itu dari salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh tahun 2013 – 2033.

Diperjuangkan Sejak Masa Belanda

Abu-Kari-Pendekar-Leuser

Abu Kari asal Gayo Lues yang juga digelar sebagai Pendekar Leuser atas kontribusinya merawat hutan. Foto: Pikiran Merdeka

Di Aceh, KEL disangga oleh empat kabupaten: Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat (bertambah Nagan Raya semenjak pemekaran), dan Gayo Lues. Dalam kawasan itu bersemi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 792.675 ha.

READ  Kompetisi Seduh Manual V60 Ramaikan Expo AKSIS TFCA Sumatera

TNGL ialah paru-paru dunia yang menjadi tempat hidupnya keanekaragaman hayati. Setidaknya ia menjadi habitat bagi 130 jenis mamalia atau 1/32 dari keseluruhan jenis mamalia di dunia.

Menurut Lembaga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera atau Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera), KEL menyediakan fungsi pendukung kehidupan untuk pengembangan yang bisa mendukung sekitar 4 juta orang di sekitarnya, seperti persediaan air bersih, pengendali banjir dan erosi, perlindungan plasma nutfah, pengaturan iklim lokal, penyerap karbon, perikanan air tawar dan kecantikan alami untuk mendukung pariwisata.

Melihat pentingnya menjaga kawasan itu, pada 1928, para pemimpin lokal di Gayo, Alas, dan Aceh Selatan, melobi Pemerintah Hindia Belanda untuk lestarikan hutan di bagian barat Sungai Tripa dan Sungai Alas, yang kini juga masuk dalam KEL.

Perjuangan pelestarian Leuser dimantapkan dengan Deklarasi Tapaktuan pada 6 Februari 1934. Kala itu wakil masyarakat Aceh dan utusan Pemerintah Belanda mencapai kesepakatan yang disebut Deklarasi Tapaktuan, untuk selamanya melindungi Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Leuser di tengah-tengah KEL.

Pemerintah Pusat akhirnya menanggapi sejumlah upaya masyarakat Aceh menjaga Leuser dengan memberikan wewenang pengelolaan KEL kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari; berdasarkan UU No. 11/2006. Dua tahun kemudian, Pemerintah dengan PP No. 26/2008 menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Sejak itu, masyarakat yang menopang hidup di KEL merasa aman-aman saja, hingga disahkannya Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh 2013 – 2033.

“Sungguh mengejutkan kami,” ujar Direktur Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan, kepada Pikiran Merdeka. “Qanun itu justru menghilangkan KEL dalam KSN, bertolak belakang dengan yang kita dorong saat proses penyusunan draf qanun itu.”

READ  Pencari Kayu di Hutan Nyaris Tewas Diterkam Harimau Sumatera

Ia menyebutkan, para aktivis lingkungan dilibatkan dalam menyusun draf Qanun RTRWA tersebut. Mereka desak agar nomenklatur KEL dimasukkan dalam KSN seperti tercantum dalam PP No. 26/2008.

Tapi ketika disahkan, aspirasi mereka tak diakomodir. Para aktivis sempat demo mempertanyakannya. “Kata Dewan, ‘ada kok dimasukkan KEL dalam Qanun RTRW Aceh’. Tapi nyatanya tidak ada begitu kita lihat qanun yang sudah disahkan. Kita merasa ditipu mentah-mentah,” ujar Farwiza. Semenjak itulah, upaya menyelematkan KEL dimulai.

 

SUMBER : PIKIRAN MERDEKA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Enable Notifications    Ok No thanks