Program COREMAP-CTI akan Berakhir, Pemda Diharapkan Bisa Melanjutkan Model Pengelolaan

• Program COREMAP-CTI fase ketiga di tiga kawasan konservasi perairan Bali, NTB, dan NTT akan berakhir Agustus ini.
• Pemerintah daerah diharapkan bisa melanjutkan program dan pengelolaan aset dengan menganggarkannya.
• Pengelolaan kawasan perairan meliputi terumbu karang, padang lamun, ekosistem mangrove, dan lainnya.
• Sejumlah isu yang sedang dihadapi ketiga KKP dengan tingkat kunjungan wisatawan tinggi di Indonesia tersebut adalah wacana dan mekanisme pembatasan turis serta manajemen pengelolaan.

Sebuah menara pengawas baru saja selesai dibangun tahun ini di Pulau Nusa Ceningan, salah satu pulau di kepulauan Nusa Penida, Bali. Setinggi 12 meter, terbuat dari kayu, dan bisa memuat 20 orang di bagian paling atas, menara ini juga bisa menjadi pos pengamatan burung.

Tak sulit menemukan burung karena menara ini dibangun di area hutan mangrove. Burung Bangau sudah dipastikan mudah terlihat di pucuk pohon atau dahannya. Pandangan mata mengarah ke perairan yang dilalui sejumlah perahu kecil yang lebih sering digunakan untuk bertani rumput laut. Panorama indah terbentang yakni gugusan mangrove dan Pulau Lembongan di sebelahnya.

 Sayangnya, saat baru masuk di jalan setapak kayu menuju menara pengawas, ada gundukan pasir menutup sejumlah kawasan mangrove. Luasnya sekitar setengah lapangan sepak bola. Belum diketahui apa yang hendak dibangun di area gundukan tersebut. 

Menara pengawas ini dikelola Kelompok Sadar Wisata di Ceningan dari dana program Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP – CTI) didukung Asian Development Bank (ADB), dan berakhir Agustus 2023 ini. Salah satu aset program yang akan diserahterimakan ke pemerintah daerah (Pemda).

 Sejumlah media diundang mengikuti workshop evaluasi dan kunjungan monitoring ke Nusa Penida, salah satu dari tiga tiga kawasan konservasi perairan, Nusa Penida (Bali), Gili Matra (NTB), dan Gili Balu (NTT) yang terlibat di fase ketiga ini. Ketiga kawasan diharap mampu menjalankan pengelolaan dengan berkelanjutan. Karena aset dan program rintisan memerlukan keberlanjutan untuk masa depan pengelolaan laut.

Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah memastikan keberlanjutan misalnya perawatan aset dan mengalokasikan anggaran pemeliharaan. Program ini didanai dana hibah lebih dari Rp70 miliar selama dua tahun.

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2020 oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Bappenas. Merupakan bagian dari program jangka panjang COREMAP sejak tahun 1998 sebagai upaya perlindungan terumbu karang dan ekosistem pesisir prioritas. Kegiatan yang memadukan antara science-based policy dan community-based implementation ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan pesisir di Indonesia.

Tonny Wagey, Executive Director ICCTF menjelaskan menara pandang dan pantau burung ini baru diserahkan Maret 2023. Awalnya kebutuhan Pokwasmas Gili Bhuana Ceningan untuk memantau perairan. Kemudian dinilai strategis juga melihat burung sekitar mangrove. Di sekitar mangrove, warga juga terlihat budidaya rumput laut.

Terbanyak burung cangak merah atau pernah ada yang melihat king fisher. Ada sekitar 11 jenis mangrove di kawasan ini dari survei 2021 dengan luas 217 hektar lebih termasuk Nusa Lembongan. Menurutnya, tantangan menjaga mangrove adalah ancaman pembangunan di sekitarnya. Jika menyusuri kawasan, di sela-sela mangrove ada sejumlah rumah dan pondokan petani rumput laut.

Efektivitas pengelolaan

Hasil dari program COREMAP-CTI ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (SDG 14) terkait dengan perlindungan sumber daya alam laut dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga dapat mendukung peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan target pencapaian 30% luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2045.

Sri Yanti, Plt Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam kegiatan workshop exit strategy COREMAP-CTI ADB pada 26 Juni mengatakan dana ADB sebesar USD5,2 juta Maret 2020-Agustus 2023 di Lesser Sunda Bali, NTB, NTT ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan terumbu karang di dalam dan luar kawasan konservasi. Melibatkan mitra kerja sama Pemkab, LSM, dan komunitas. Selain program, juga mendukung studi master 4 orang pegawai pemerintah. “Diharapkan bisa mandiri mengelola dan memelihara sarpras,” katanya.

Salah satu indikatornya adalah tersedianya mekanisme pengelolaan sarana proyek berkelanjutan. Dua tahun lagi dievaluasi. Sejumlah aset yang harus dijaga di Nusa Penida adalah infrastruktur Tourist Information Center, Pos Pengawas, Trekking Mangrove, dan Menara Pantau Burung. Untuk tata kelola kawasan, sudah ada penyusunan tourist management system (TMS).

Sementara untuk langkah strategis akselerasi pemanfaatan capaian, diperlukan penyediaan SDM dan pengelola manfaat, penyediaan operasional untuk memanfaatkan aset terkait, dan pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat pesisir setempat untuk memanfaatkan aset.

Nilai terumbu karang di Gili Mantra menurut riset 2021 oleh Kemenkeu menyebut nilai terumbu karangnya sekitar Rp34 miliar per hektar. Sri Yanti berharapa program ini membangun kesadaran warga mengelola terumbu karangnya karena banyak yang tidak punya akses pada sumber dayanya misal hotel yang klaim pesisir untuk tamunya.

Gili Matra dan Nusa Penida menurutnya dua kawasan konservasi perairan (KKP) dengan internalisasi bagus. Volume kunjungan wisatanya juga tinggi.

Ketut Astari, Plt Kabid Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Bali menyebut status penggelolaan KKP Nusa Penida sudah perak atau optimum. Nilainya naik jadi 72 pada 2022. Luas KKP di Bali sekitar 100 ribu hektar di 6 wilayah yakni Nusa Penida, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Bali Selatan, KP Maritim Teluk Benoa, Buleleng, dan Karangasem. Namun baru dua yang ditetapkan yakni Nusa Penida dan Teluk Benoa.

Tonny Wagey menambahkan warga diharap bisa menghadapi krisis perubahan iklim. Misal jika suhu naik 1 derajat saja maka terjadi coral bleaching. “Jenis koral kita punya daya tahan tapi kalau suhu naik terus akan mati. Pentingnya persiapan masyarakat seperti pengetahuan,” harapnya.

Tiga kawasan yang dipilih dalam fase ketiga ini karena tekanan lingkungannya tinggi misal ribuan turis ke Nusa Penida dan Gili Matra. Juga ada ancaman kalau tidak ada manajemen dan monitoring yang baik. COREMAP menurutnya adalah intervensi terbesar karena sudah berjalan 25 tahun selama 3 fase inisiasi, implementasi, dan institusionalisasi atau pelembagaan.

Bali juga diharap jadi pembelajaran untuk replikasi KKP lain. Termasuk menghadapi risiko saat padat wisatawan. Tony mengingat, saat ramai, kondisi titik populer bawah laut di Nusa Penida seperti pasar. “Dive operator sih senang tapi biotanya terganggu,” lanjutnya.

Sedangkan saat program ini dimulai di masa Covid pertumbuhan ekosistemnya bagus, jadi disimpulkan aktivitas pariwisata itu berdampak. Bolehkah jumlah wisatawan dibatasi? Bisa saja tapi Pemda belum bisa mengatur operator yang tersebar dan bawa turis.

Salah satu keberhasilan program menurutnya jika dikelola Pemda. Saat ini sudah ada usulan pembatasan pengunjung berupa kajian di Gili Matra.

SUMBER: MONGABAY